< Kembali

:: Info FPPM

Perlu Pelatihan Khusus Membahas Jender

Idealnya, sebuah pelatihan berujung pada peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Adalah wajar jika peserta kemudian merasa kemampuannya bertambah selepas mengikuti pelatihan tersebut, namun bagaimana jika yang terasa adalah sebaliknya? Hal itu seperti yang terjadi dalam Pelatihan ToT PBET Tahap 1 dan 2 yang diselenggarakan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat bekerja sama dengan National Democratic Intitute di Bandung, 1-7 Oktober 2006..

Pada sessi awal, fasilitator mempersiapkan tabel isian untuk mengukur kemampuan para peserta. Dalam tabel itu terdapat 14 indikator kemampuan yang harus diisi peserta. Mereka diminta menempelkan stiker untuk menandai skor masing-masing pada  setiap indikator yang tertera. Rentang skor yang ditetapkan adalah 1 hingga 10.

Pada sessi penutupan, para peserta diminta untuk mengisi kembali tabel yang sama. Fasilitator berharap, melalui dua tabel tersebut,  dapat terlihat perkembangan kemampuan para peserta setelah mengikuti pelatihan. Setelah dibandingkan, ternyata secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif.

Misalnya saja dalam hal mengawal proses perencanaan penganggaran. Semula, sebagian besar peserta menilai kemampuannya dalam hal ini hanya layak diapresiasi dengan skor di bawah 5. Hanya 5 orang saja yang yang merasa dirinya layak mendapat skor di atas 5. Setelah pelatihan, kondisinya berbalik, hanya 4 orang yang merasa nilai masih berkutat di angka 5 ke bawah.

Meski secara umum menunjukkan trend peningkatan, ada indikator yang menunjukkan kekecualian. Dari keempatbelas indikator tersebut, kemampuan peserta dalam melakukan analisis anggaran peka jender menunjukkan kecenderungan menurun. Pada sessi awal, terdapat 3 orang yang merasa kemampuannya hanya patut mendapat skor 1. Namun dipenghujung kegiatan, ternyata ada 7 orang yang merasa kemampuannya cukup dinilai dengan skor 1.

Program Officer  Pengembangan Metodologi dan Peningkatan Kapasitas PBET, Rianingsih Djohani mengatakan, salah satu penyebab terjadinya fenomena tersebut karena belum ada kesepakatan tentang peka jender. Untuk menciptakan kesepakatan tersebut diperlukan waktu yang cukup. Satu sessi pertemuan tidaklah cukup untuk membahas isu jender tersebut.

“Satu sessi tidaklah cukup. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan advokasi, jika kesepakatan tentang peka jender saja tidak didapat. Kondisi seperti itu hanya menimbulkan kontraproduktif,” ujarnya.

Ria menyarankan agar sessi tersebut dihapus dalam modul yang sedang dibuat untuk kepentingan ToT PBET. Sebagai gantinya, perlu dirancang sebuah modul tersendiri yang membahas tema peka jender. Karena jika kesepakatan tentang peka jender belum diperoleh, advokasi tentang peka jender ini dikhawatirkan terkendala.

Analisis peka jender merupakan isu yang paling diperdebatkan selama ToT PBET Tahap 1 berlangsung. Muncul pertanyaan mendasar  tentang keberadaan anggaran peka jender. Pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja membutuhkan jawaban yang mendasar. Karena itu, sebuah pembahasan khusus tentang peka jender, seperti dikatakan Ria, bisa menjadi sebuah solusi. Karena jika pertanyaan itu tidak terjawab, maka advokasi peka jender hanya akan menjadi wacana di atas meja dan entah kapan menyentuh bumi.