Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2006
viii + 158; 15x23 cm
ISBN : 979-97273-5-9
 

Penyunting : Suhirman dan Wagiyo
Approve Reader : Widya P. Setyanto
Cover dan Reka Letak : Massetra
Cetakan Pertama, September 2006
 

Diterbitkan oleh:
Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)
Perumahan Cikutra Baru, Jln. Cikutra Baru X No. 20 Bandung 40124
Telp: 62-22-7217084, 70796745 Faks. 62-22-7217084
Email: forumppm@indo.net.id
Web: www.fppm.org
 

Didukung oleh:
Ford Foundation (FF)

_________________________________

Untuk pemesanan Anda dikenakan biaya pengganti cetak

Rp. 15.000,- plus ongkos kirim (tergantung wilayah)

 

Kontak Person: Anik Sulchantari

 

 

Harga paket 4 (empat) buku:

  1. MEMBUKA RUANG PUBLIK MEMPERDALAM DEMOKRASI

  2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Partisipasi Warga di Indonesia (Working Paper)

  3. Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance

  4. Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik

Rp. 50.000,- plus ongkos kirim (tergantung wilayah)

 

 

 
 

< Home

 

Buku:

Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik

 

 

Pelayanan publik adalah hak warganegara, dan negara wajib menyediakannya. Namun pada kenyataannya, negara belum bisa
menyediakan pelayanan publik yang mampu memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai jalan keluar, masyarakat berinisiatif mencari alternatif lain untuk mendapatkan apa yang semestinya diperoleh dari negara.


Sejumlah kegiatan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja menumbuhkan keberagaman dalam aktivitas partisipatif yang dilakukan masyarakat. Keanekaragaman itu tentu saja bisa menjadi sumber inspirasi, dan pembelajaran bagi masyarakat maupun para pengambil kebijakan.


Secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan-kegiatan partisipatif dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik telah meringankan beban negara. Meski demikian, semestinya itu tidak dijadikan alasan bagi negara untuk sepenuhnya menyerahkan pelayanan publik kepada masyarakat. Terlebih, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganegaranya.
 

Negara, seperti halnya warganegara, harus mampu memposisikan persoalan pelayanan publik pada tempat yang semestinya. Itu bisa dilakukan jika masing-masing mampu memahami secara jernih konsep-konsep pelayanan publik. Dengan demikian partisipasi warga, tidak bergeser menjadi mobilisasi warga ataupun langkah awal privatisasi pelayanan publik.
 

Permasalah tersebut menjadi salah satu topik menarik dan dibicarakan dalam Forum Nasional yang digelar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM). Lokakarya tersebut bertema “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik”, digelar di Solo, tanggal 19-22 September 2005. Dalam kegiatan ini, FPPM bekerja sama dengan Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives (IPGI) Solo dan didukung Ford Foundation.
 

Aktivitas yang berlangsung empat hari tersebut terangkum dalam buku yang sekarang berada di hadapan Anda. Sebagai bentuk rangkuman, prosiding ini tentu saja tidak bisa menggambarkan secara detil seluruh kegiatan. Meski demikian, catatan kecil ini bisa menjadi jembatan penghubung antara Anda dengan tema dan suasana yang terbangun dalam lokakarya tersebut.
 

Prosiding ini terbit berkat dukungan dan kerjasama dari sejumlah pihak. Maka. dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berbagi pengalaman dalam kegiatan tersebut. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman dari IPGI Solo yang telah banyak membantu, termasuk melakukan rekam proses selama lokakarya berlangsung.

Bandung, Medio Juli 2006

 

Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H., M.A
Ketua Dewan Pengarah FPPM
 

 

 

 
   
   
   
   
 

Design by Setr@

Re-design 01/11/2006 -  © 2006 Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)

Perumahan Cikutra Baru Jl. Cikutra Baru X No. 20 Bandung, INDONESIA. Telephone/Fax:  62-022-7217084, E-mail: forumppm@indo.net.id